Berita

Sangihe – (18/03/23) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaun Sangihe dibawah Nahkoda dr. Rinny Tamuntuan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan Bantuan Logistik dan Sembako Pasca Bencana Gelombang Pasang yang dirangkaikan dengan kerja bakti bersama TNI, Polri dan Masyarakat Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara.

Penyerahan Bantuan yang berasal dari BNPB RI ini diserahkan langsung Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan kepada 12 Kepala Keluarga yang terkena bencana pada bulan Januari yang lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan hasil Perjuangan keras Ibu Pj. Bupati yang tanpa lelah menyambangi BNPB RI guna memenuhi kebutuhan masyarakat Sangihe yang terdampak bencana.
Dijelaskannya bahwa bantuan yang diberikan BNPB RI kepada Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk membantu meringankan dampak bencana yang terjadi dibeberapa titik di Sangihe berjumlah Rp. 750 juta rupiah.

“Jadi bantuan yang diberikan adalah pengadaan logistik sebesar Rp.250 Juta Rupiah dan Biaya operasional pemulihan tanggap bencana sebesar Rp.500 juta rupiah, dan dikampung Petta Timur ini terdapat 12 Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima bantuan”.

Sementara itu Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe berterima kasih kepada semua pihak, yang terlibat langsung bahu membahu membantu dan menolong masyarakat kampung Petta timur, dalam menanggulangi sementara dampak bencana gelombang pasang yang sering menerjang Kampung Petta timur.

“Disampaikan terima kasih kepada pihak TNI, Polri yang selalu hadir disaat terjadi bencana, yang pada hari ini juga membantu masyarakat Petta timur dalam membuat tanggul sementara penahan abrasi menggunakan geobag” ucap Tamuntuan
Dirinya menekankan pentingnya peran Kapitalaung dan Camat saat terjadi bencana, kiranya para kepala wilayah cepat memberikan data ke pihak Kabupaten jika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.

“Kiranya para Camat dan Kapitalaung agar cepat memberikan informasi ke Kabupaten, jika terjadi bencana agar data korban dan rumah warga atau fasilitas umum yang rusak cepat di sampaikan ke BPBD, guna disampaikan secepatnya ke Pemerintah Provinsi, dan diteruskan ke Pemerintah Pusat”.

Kegiatan ini dihadiri beberapa Staf Khusus Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kadis Kominfo, Kaban Kesbang, Kakan Satpol serta Forkopimca Tabukan Utara.

Sangihe – Kamis_(16/03/2023) Ditengah Jadwal tugas dan tanggung jawab yang padat, sekitar Pukul 06.30 Wita Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan dengan Perahu yang berukuran kecil bertolak dari Pelabuhan Petta menuju ke Kampung Nanedakele, Pulau Tinakareng Kecamatan Nusa Tabukan.

Maksud kunjungan ini, Tamuntuan yang juga merupakan Kadis Sosial Provinsi Sulut membawa dan menyerahkan bantuan langsung Sembako dan Logistik bagi Masyarakat terdampak Bencana sebagai wujud bahwa Pemerintah hadir bersama Masyarakat.

Bantuan ini merupakan upaya dan perjuangan Pemerintah Daerah melalui Pj. Bupati dr. Rinny Tamuntuan yang membangun Sinergitas dengan Pemerintah Provisi dan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) sehingga usulan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam gelombang pasang yang terjadi pada bulan januari 2023 dapat direalisasikan.

Tamuntuan berharap warga yang terdampak bencana dapat terbantu meringankan beban dengan bantuan tersebut dan berpesan warga masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk tetap waspada dengan cuaca yang berpotensi terjadinya bencana.

Pada kunjungan ini turut hadir bersama Anggota DPRD Rompi Denny Roy Tampi, Staf Khusus Gunfanus Takalawangeng, Theodorus Angow dan Taslim Mahmud, hadir bersama mendampingi Kepala Bpbd Kab Sangihe Wandu Labesi, Camat Nustab Deny Abram , Kapitalaung Husen Mahengkeng, Sekam Nehemia Lalo dan Babinsa Nanedakele Serma Elvis Maradung

Sangihe – (14/03/2023) Bertempat di Tebet Jakarta Selatan Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan menghadiri Acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kepada Pemerintah Daerah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, Gubernur, Bupati/ Walikota penerima penghargaan UHC, beserta tamu kehormatan lainnya.

UHC Award adalah penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% total penduduk.

Dalam Laporannya Direktur Utama BPJS mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran yang telah mendukung upaya tercapainya predikat UHC melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, salah satunya adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, baik kepada Kementerian/Lembaga maupun kepada Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, kolaborasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan program JKN terus mengalir, baik melalui terbitnya regulasi turunan dari Inpres tersebut maupun dengan semakin bertambahnya Pemerintah Daerah yang mencapai predikat UHC.

BPJS juga berterima kasih bahkan menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023 telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program JKN.

Adapun Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan UHC adalah sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu dari ketiga belas Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang menerima penghargaan ini.

Wakil Presiden hadir untuk menyerahkan penghargaan kepada 10 Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Utara. Sementara penghargaan untuk Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan PMK

Dalam Sambutannya Wakil Presiden menyampaikan 4 point penting:
1). Pemerintah daerah agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia dan warga terlantar.
2). Memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, serta mendorong para pekerja, penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN.
3). Mendorong upaya peningkatan mutu layanan dengan menyediakan fasilitas kesehatan.
4). BPJS kesehatan agar trus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta. Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

dr. Rinny Tamuntuan mengucapkan terima kasih kepada BPJS kesehatan yang selama ini selalu hadir memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan layanan kesehatan. Dengan target UHC yakni 98% untuk seluruh Indonesia di 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe siap sedia terus mendukung dan bersinergi untuk pencapaian tersebut.

Sangihe – 22/02/2023, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Prov Sulut, dr. Fransiscus. A. Silangen, SpB.KBD di dampingi Kadis Pariwisata Femmy Montang, SE, M.Ak, melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam rangka pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di wilayah Kepulauan Sangihe.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati memaparkan letak geografis, luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Fasilitas Rumah Makan dan Hotel di kepulauan Sangihe, Selanjutnya dalam sela-sela waktu yang di berikan oleh Menteri Kemenparekraf

Pj. Bupati menjelaskan prioritas awal pembangunan pariwisata yaitu lokasi kawasan wisata boulevard Tahuna dan kawasan wisata mangrove “dalam hal ini, kami dari Pemda Kepulauan Sangihe, Mempunyai skala prioritas dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu kawasan Wisata yang ada di boulevard Tidore dan Kawasan Wisata Mangrove di Kelurahan Tapuang dan Tidore, dan semoga bisa langsung di tindak lanjuti oleh Pak Menteri

Selesai pemaparan Oleh Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Menteri Kemenparekraf dalam penyampaiannya, sangat Mengapresiasi apa yang di sampaikan oleh Pj. Bupati, Menteri Menjelaskan Kab. Kepulauan Sangihe masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nusantara yang terletak di Perbatasan dan dekat dengan lokasi super prioritas Nasional yaitu Likupang yg memiliki potensi alam dan budaya yg luar biasa. Oleh karena itu, wisata yang ada di Kepulauan Sangihe bisa di persiapkan untuk masuk dalam skala prioritas, dengan potensi alam yang melimpah, dengan tidak mengesampingkan prosedur persyaratan seperti memiliki lahan, Ripparda, Master Plan dan DED.

Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut ,Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Majene, Bupati Halmahera Barat, Bupati Gorontalo, Pj. Bupati Nagan Raya, Walikota Sunggai Penuh, Walikota Payakumbuh.

Sangihe – Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dicanangkan Pj. Bupati dr Rinny Tamuntuan “Mahi’e Mesuang” atau “Mari Jo Batanam” bukanlah suatu slogan saja atau pencitraan belaka, tapi merupakan suatu Gerakan mengajak Masyarakat utk Menanam, baik tanaman pangan maupun hortikultura dipekarangan bagi masyarakat yg tidak punya lahan dan lahan tidur yg selama ini tidak dimanfaatkan, hal ini dilakukan selain utk meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk mencukupi kebutuhan akan bahan pangan setiap hari, juga utk penanggulangan dampak inflasi serta ancaman krisis pangan.

Kegiatan “Mahi’e Mesuang telah dilakukan pencanangan oleh Ibu Pj. Bupati bersama para kelompok tani pada tanggal 29 Desember 2022 dan di awal bln desember telah diserakkan bantuan Sarana produksi berupa benih Cabe utk 40 kelompok tani, benih tomat utk 10 kelompok tani, benih bawang merah utk 10 kelompok Tani serta dana utk bantuan sosial bagi 20 kelompok tani yg diperuntukkan utk pengadaan benih cabe, tomat, sayuran, pupuk dan mulsa. Bantuan tersebut pelaksanaannya ( persiapan lahan dan penanaman) dilakukan pada awal thn 2023.

Semua ini merupakan upaya dari Pemerintah Daerah utk mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menjaga Kedaulatan Pangan melalui kegiatan Mahi’e Mesuang. Pada thn 2023, walaupun belum tersedia anggaran di Dinas Pertanian, tapi melalui dana desa di setiap kampung telah terakomodir dana utk menunjang Ketahanan Pangan sebesar 20% yang diperuntukan utk petani, dimana dalam pelaksanaan dilapangan akan didampingi oleh para penyuluh.

Selain itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanaian Daerah telah membangun komunikasi dg Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan sekaligus memasukan proposal bantuan Sarana Produksi, semuanya dilakukan utk memfasilitasi petani dlm mendukung kegiatan Mahi’e Mesuang.

Kegiatan ini disambut baik oleh Masyarakat dan beberapa Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung Program Mahi’e Mesuang dan banyak Keluarga yang dengan kesangupan sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah memanfaatkan Pekarangan mereka untuk menanam bahkan beberapa yang kami jumpai menjadikan ini sebagai Hobby yang menyenangkan, membahagiakan serta menguntungkan. Beberapa Dokumentasi dibawah ini dapat kita lihat bahwa Mahi’e Mesuang terus digalakkan bukan cuma sekedar slogan ataupun Pencitraan.