Sangihe, 26 November 2025 — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menerima kunjungan resmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara, Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum, bersama jajaran di Ruang VIP Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Rabu (26/11).
Kunjungan ini menjadi pertemuan perdana antara Bupati Sangihe dan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Bupati Thungari menyambut hangat kehadiran rombongan dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham, terutama karena Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk pelayanan legislasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), serta penanganan undocumented person yang kerap menjadi tantangan di wilayah perbatasan.
Bupati Michael Thungari menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi.
“Kedatangan Pak Kakanwil ke Kabupaten Kepulauan Sangihe pertama untuk bersilaturahmi, sekaligus menjelaskan poin-poin tugas dan fungsi Kemenkumham. Hubungan yang sudah terjalin baik selama ini mulai dari fungsi legislasi, HKI, Posbakum hingga persoalan undocumented person akan terus kita tingkatkan ke depan,” ujar Thungari.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Kurniawan Telaumbanua, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah daerah.
“Ini merupakan kunjungan pertama saya ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diterima langsung oleh Pak Bupati. Tentu apa yang sudah berjalan baik selama ini akan terus kita tingkatkan, baik di bidang legislasi, pelayanan intelektual, layanan badan hukum, dan lain-lain. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan tugas-tugas kami,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kemenkumham Sulut guna mendukung terciptanya pelayanan hukum dan HAM yang optimal, terutama dalam konteks daerah kepulauan dan perbatasan. Pemerintah daerah berharap sinergi ini terus berlanjut demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketertiban hukum di wilayah Sangihe.