Tahuna – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah pada Rabu (22/7/2026) tetap berjalan secara maksimal. Meskipun Bupati dan Wakil Bupati sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah, koordinasi penanganan bencana berlangsung cepat, terarah, dan terkendali.
Bupati Kepulauan Sangihe menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena belum dapat hadir secara langsung di lokasi bencana. Namun demikian, sejak bencana terjadi, Bupati bersama Wakil Bupati terus memantau perkembangan situasi dan memberikan arahan kepada seluruh perangkat daerah melalui koordinasi yang intensif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, SH, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tetap bekerja secara optimal dengan mengedepankan sistem koordinasi lintas sektor agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Pimpinan daerah terus memantau perkembangan di lapangan serta memberikan arahan kepada seluruh perangkat daerah. Walaupun sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah, koordinasi berjalan dengan baik sehingga seluruh proses penanganan bencana tetap dapat dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.
Selama tanggal 22 hingga 24 Juli 2026, Bupati Kepulauan Sangihe melaksanakan agenda strategis pemerintah, di antaranya menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado atas undangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, Bupati juga dijadwalkan membuka Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Penilaian Autentik bagi jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara itu, Wakil Bupati mengikuti Bimbingan Teknis Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) yang berlangsung di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan daerah.
Di tengah pelaksanaan agenda kedinasan tersebut, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami bencana hidrometeorologi akibat curah hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat dengan mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perangkat daerah terkait, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, serta pemerintah kampung untuk melakukan evakuasi, pendataan, penanganan darurat, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Sinergi seluruh unsur tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sehingga penanganan bencana dapat berlangsung secara efektif meskipun pimpinan daerah sedang menjalankan tugas pemerintahan di luar daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan serta senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.