Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk Prioritaskan Nelayan Lokal

Sangihe – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran melalui pengawasan yang lebih ketat, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan lokal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati pada Kamis (8/5/2025).

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM, didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat lokal dalam memperoleh akses terhadap energi bersubsidi. Bupati menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas nelayan luar daerah yang turut memanfaatkan BBM subsidi di wilayah perairan Sangihe.

“Kehadiran mereka tidak dilarang, namun distribusi BBM bersubsidi harus diawasi dengan cermat agar hanya diterima oleh pihak yang berhak, dalam hal ini nelayan lokal menjadi prioritas utama,” ujar Bupati Thungari.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas kebijakan nasional terkait pengurangan kuota minyak tanah sebesar 10 hingga 15 persen. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk segera beralih ke penggunaan gas elpiji sebagai bagian dari upaya transformasi energi nasional.

“Peralihan ke gas elpiji merupakan bagian dari program strategis nasional. Ini bukan hanya solusi energi yang lebih efisien, tetapi juga langkah penting dalam mendukung agenda transisi energi pemerintah,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan daerah, termasuk Asisten II Setda, Kapolres Kepulauan Sangihe, Staf Khusus Bupati, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara konsisten demi menjamin keadilan dan keberlanjutan akses energi bagi masyarakat perbatasan.