Bupati Kepulauan Sangihe Buka Konsultasi Publik KLHS RPJMD: Komitmen pada Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan

Tahuna, 11 April 2025 – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menggelar Konsultasi Publik I dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM, bertempat di Tahuna.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Daerah, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, serta pemangku kepentingan dari unsur masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi atas inisiasi dan persiapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta menegaskan pentingnya penyusunan KLHS sebagai instrumen utama dalam memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Sebagai wilayah kepulauan yang berada di garis depan perbatasan negara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan kompleks, mulai dari perubahan iklim, potensi bencana alam, hingga persoalan keterjangkauan pelayanan dasar. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara cermat, tepat sasaran, dan inklusif,” ujar Bupati.

Beliau juga menekankan bahwa dokumen KLHS yang disusun harus mencerminkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Sapta Membara, tujuh misi besar Pemerintah Daerah dalam lima tahun ke depan. Semua penyusunan harus berbasis pada data dan informasi yang akurat, serta memperhatikan keterpaduan lintas sektor.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa KLHS bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi landasan strategis untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program dan kebijakan daerah, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan aspirasi. Dengan demikian, diharapkan dokumen RPJMD yang akan disusun dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Kepulauan Sangihe.

Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, responsif, dan responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.