Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AWAL TAHUN 2023 Pj. BUPATI RINNY TAMUNTUAN BERGERAK CEPAT MELOBI PEMERINTAH PUSAT

Diperhadapkan dengan keberadaan anggaran yang terbatas untuk Tahun 2023, dimana untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari APBN ke APBD menjadi Rp. 769.956.825.000.
Dari rincian dana transfer Pemerintah Pusat ke Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya ada yang mengalami kenaikan yakni untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dimana kenaikannya sebesar Rp. 17.295.341.000 dibandingkan tahun 2022 sehingga menjadi Rp. 511.447.930.000, namun untuk tahun 2023 terdapat kebijakan fiskal terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. DAU peruntukan yang dimaksud adalah untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Kelurahan dan PPPK. Sedangkan untuk DAU Bebas Pemerintah Daerah dibebankan dengan kewajiban untuk membayar hutang PEN, dimana untuk tahun 2023 kewajiban yang dibayarkan adalah bunga hutang sebesar Rp.12.540.086.153 (dua belas miliar lima ratus empat puluh juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah), sedangkan untuk tahun 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok ditambah dengan bunga pinjaman.
Disamping itu dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 maka untuk tahun anggaran 2023 Pemdapun diwajibkan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Menghadapi kondisi keuangan tersebut, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan tidak diam saja. Beliau mengajak semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk dapat memanfaatkan dengan optimal anggaran Tahun 2023 dengan memprioritaskan program kerja yang mensejahterakan masyarakat Sangihe.
Disamping itu di awal tahun 2023 dr. Rinny Tamuntuan langsung gencar melakukan lobi atau pengusulan permintaan daerah ke Pemerintah Pusat agar berbagai program kegiatan Pemerintah Pusat dapat menyentuh langsung masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Beberapa lobi yang telah dilakukan Pj. Bupati Kepeulauan Sangihe yakni :
Bertemu Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Ibu Dra. Dewi Suhartini, M.Si Mengusulkan pengalihan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 melalui Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023, sehingga dengan dialihkannya PBI dengan anggaran APBN maka anggaran yang semula digunakan untuk Jamkesda dapat dialihkan Pemda untuk kebutuhan lainnya.
Bertemu Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM Mengajukan beberapa proposal ke Badan Pangan Nasional RI terkait ketahanan pangan daerah, Hal ini juga dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya kerawanan pangan daerah di tengah isu krisis pangan yang mungkin saja terjadi di Indonesia tahun 2023.

Bertemu dengan Tim Kementerian PerhubunganRI  yang dipimpin oleh Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Capt. Puji Kurnianto M.Mar membahas terkait kontinuitas Tol Laut untuk menghindari terjadinya inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023, serta melakukan rapat bersama dengan Tim Kementerian Perhubungan RI dan PT. Pelni Pusat pada Selasa, 10 Januari 2023 membahas peluang kemudahan yang dapat diperoleh para pengusaha Sangihe melalui jalur laut untuk mengangkut bahan pokok dan material lainnya, sehingga dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Disamping itu Penjabat Bupati tetap meminta agar jalur transportasi yang menghubungkan pulau-pulau perbatasan dapat lebih ditingkatkan dalam hal kelancaran operasional, sehingga hal inipun tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi sosial masyarakat yang ada di perbatasan pada kesempatan ini hadir mendamping Staf Khsus Bupati Bidang Infokom Bpk. Johan Lukas.

Tamuntuan mengatakan, “Di tahun 2022 kita sudah mencatat berbagai capaian melalui program kerja yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, namun masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang harus kita perjuangkan, maka untuk tahun 2023 sekalipun dengan anggaran yang lebih sedikit namun tidak menyurutkan semangat Pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan yang berhak dimiliki oleh masyarakat Sangihe, karena itu Tamuntuan meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu optimal dalam pelaksanaan program kerja dan aktif melahirkan berbagai inovasi agar kita tidak hanya terpaku pada besar kecilnya anggaran yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
Kita punya Sumber Daya Alam yang menjadi kekayaan dan berbagai peluang untuk dapat kita jadikan sumber Pendapatan Asli Daerah. Saya minta kita semua dapat jeli dan Bekerja Keras, Bekerja Cerdas dan Bekerja Tuntas untuk Sangihe yang lebih, maju, sejahtera dan berkualitas.”