Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE MENERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM

Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, di dampingi staf khusus Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kabag Hukum Setda menghadiri undangan penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkuham RI yang di hadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Menteri Kemenkumham, Wakil Menteri Kemenkuham, Menteri Agrariya Serta Gubernur dan Bupati/Walikota peduli HAM.

Menteri Kemenkuham Prof. DR. Yasona Laoly menjelaskan Acara tersebut di buat
Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 Tahun 2022, dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang”.

Hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, dan keadilan serta Hak Asasi Manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan.

Kemenkuham memberikan penghargaan ke beberapa pihak yang turut serta mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM (P5HAM).

Peringatan hari HAM sedunia pada tahun ini, kami akan memberikan beberapa penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang di anggap mampu dalam memajukan Hak Asasi Manusia , baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat Sipil, Pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.

Adapun penghargaan tersebut adalah, enam menteri dan pimpinan tinggi lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM. Kemudian 10 gubernur sebagai pembina Kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia.

Kemudian dua gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 72 bupati/wali kota untuk kabupaten/kota peduli HAM, tujuh bupati/wali kota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global.

Kemudian 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai UPTD pelayanan publik berbasis HAM.
Wakil presiden menjelaskan bahwa
Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata.

Pemulihan dan pembangunan yang kita realisasikan bertujuan menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, pangan, energi, maupun dampak perubahan iklim. Kita ingin melindungi hak-hak orang kecil, wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan para buruh tani, nelayan dan warga miskin dari gerakan-gerakan yang memojokan hak-hak dasar rakyat kecil. para pemangku kepentingan agar dalam setiap kebijakan yang dibuat, harus dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan HAM. Kesetaraan kerja untuk semua orang harus ditegakkan tanpa terkecuali. Pada konteks KeIndonesiaan yang majemuk, penting untuk tetap menegakkan nilai dan praktek Toleransi Moderasi dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.