Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bulan: Oktober 2018

Pemkab Sangihe Upayakan Tenaga Honorer Melalui P3K

Sangihe, – Meskipun tidak terakomodir pada penerimaan CPNS tahun 2018 bagi tenaga Honorer yang dengan persyaratan usia maksimal 35 tahun, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe mengupayakan agar tenaga Honorer terakomodir melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Edwin Roring SE, kepada sejumlah wartawan, Kamis (25/10/2018) diruang kerjanya.

Roring Mengatakan, terkait nasib tenaga honorer, permasalahannya tidak saja bagi semua daerah Kabupaten Sangihe tetapi hal tersebut menyeluruh hampir di Indonesia.

Dimana, peluang mejadi CPNS pupus dikarenakan Pemerintah menerapkan penerimaan CPNS usia minimal 18 tahun dan maskimal 35 tahun.

“Hal ini bukan hanya menjadi masalah di Kabupaten Sangihe, masalah ini terjadi hampir diseluruh Indonesia, hal ini sudah dikoordinasi dengan Menpan, dan Menpan menyampaikan yang masuk di database K2 itu akan direkrut lewat P3K,” kata Roring.

Roring menjelaskan, bahwa pihaknya sedang menunggu yang mana P3K tersebut sudah berada ditangan orang nomor satu di Indonesia.

“Jadi kita saat ini sedang menunggu, bahwa P3K itu sudah berada ditangan Presiden, akan tetapi ada informasi terbaru juga bahwa itu bukan hanya Honorer K2, tetapi bisa juga akan berlaku bagi Honorer yang sementara bekerja,” jelasnya

Sehingga Dia berharap, P3K ini tidak hanya berlaku bagi K2 saja, melainkan bisa berlaku bagi tenaga Honorer lain. “Yang sebenarnya itu kami harapkan jangan hanya terbatas bagi Honorer K2, tetapi juga Honorer yang masih bekerja akan mengikuti seleksi P3K,” ungkapnya.(enal)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sangihe terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah melalui penagihan retribusi pasar yang ada di Kabupaten Sangihe

Sangihe – Ditemui Media di ruangan kerjanya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Drs. Obet Maheda mengatakan, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi target yang sudah di tetapkan, karena Dinas Pasar mempunyai target PAD sebesar Rp. 1.390.060.000,- dan sampai dengan bulan September ini sudah terealisasi Rp. 805.073.000,-. ucapnya

Maheda juga menambahkan, sekarang ini di lapangan terjadi sedikit penurunan aktifitas jual beli, yang mungkin dipengaruhi pendapatan masyarakat kecil, dan ini berdampak pada perputaran ekonomi dipasar menurun. tutur maheda

Maheda juga berharap kiranya dalam pembangunan infarstruktur, pasar-pasar di Sangihe dapat diperhatikan dan dikembangkan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas yang lebih baik, dan tentunya dapat meningkatkan PAD. Tutupnya

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggelar Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

Sangihe – Bertempat di pandopo rumah jabatan Bupati di laksanakan  Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dihadiri oleh para pelajar tingkat TK, SD, SMP dan SMA.

Pada sambutan Bupati Kepulauan Sangihe, yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dra. Olga A. Makasidamo mengatakan, “ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh kembang dan partisipasi secara wajar, sesuai secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ucap Makasidamo

Ditambahkannya juga, “Hari Anak Nasional merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak, sehingga setiap anak memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan positif, dan hari ini juga merupakan komitmen yang sangat penting dalam menggugah keramahan dan kepedulian terhadap anak, agar menjadi pewaris bangsa yang berkualitas”. tuturnya

Makasidamo juga berharap, “kiranya Peringatan Hari Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe ini menjadi komitmen kita semua dalam meningkatkan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan anak dalam mewujudkan anak-anak Nasional yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia”. tutup Makasidamo

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Membagikan Kartu Ujian Kepada Peserta CPNS yang melamar di instansi Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sangihe – Sesuai tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sangihe melaksanakan pembagian Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS, rabu 25/10/18, yang bertempat di halaman Kantor BKD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Peserta CPNS di Sangihe sangat antusias, terbukti dengan jumlah peserta yang hadir pada pembagian kartu ini sangat banyak, dan sudah hadir sebelum jam yang ditetapkan.

Pihak BKD Sangihe guna mempercepat penyaluran atau pembagian kartu peserta ujian CPNS, membagi perkloter formasi guna mempersingkat waktu penyaluran.

Salah satu pencari kerja  Allen Tindage, ketika diminta tanggapannya mengatakan, “kami mengapresiasi tindakan dari BKD dalam mengikuti tahapan penerimaan CPNS, karena waktu pembagian kartu peserta ujian CPNS lebih sesuai dengan tahapan dan tidak perlu mengantri lama untuk mendapatkan Kartu Peserta Ujian CPNS”. Tuturnya

Rapat dengar pendapat sopir angkot di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sangihe – Ratusan sopir Angkutan Dalam Kota (Angkot) mengadu ke lembaga rakyat,  DPRD Kabupaten Sangihe terkait antrian yang terjadi di dua SPBU yang menurut mereka sudah mengakibatkan menurunnya jumlah penghasilan mereka.

Menariknya dalam hearing dengan wakil rakyat, Eksekutif, Pertamina dan aparat kepolisian sejumlah sopir Angkot mengungkapkan bahwa diduga ada mafia perdagangan BBM di SPBU Tonggenghoade yang dilakukan secara berjmaah oleh oknum petugas SPBU.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pungutan rupiah ditiap liter BBM yang dilakukan petugas SPBU ketika pengisian dilakukan di jerigen. Bahkan penambahan Rp 500 rupiah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) setiap liter menjadi pendapatan tambahan petugas SPBU. Bayangkan kalau dalam 10 ton liter BBM petugas sudah mendapatkan sekitar Rp 5 juta dan dibagi untuk sejumlah petugas SPBU, makanya saya katakan ini adalah mafia berjamaah”, jelas salah satu pembicara mewakili sopir Angkot dalam hearing tersebut.

Bahkan Wakil Ketua I DPRD Sangihe yang memimpin dengar pendapat, Fri Jhon Sampakang  seakan sependapat dengan para sopir dan menyebutkan dirinya justru mendapat informasi bahwa setiap jerigen dihargai Rp 10 ribu jika diisi oleh petugas.

“Informasi yang saya dapatkan setiap jerigen tersebut ditagih Rp 10 ribu oleh petugas SPBU”, ungkap Sampakang.

Mencuatnya hal ini membuat ratusan sopir Angkot meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas sebab sudah jelas ada pelanggaran hukum yang terjadi.

“Ini sudah bisa dikatakan sebagai pembiaran dan kami meminta ketegasan pemerintah untuk menuntaskannya. Demikian dengan aparat kepolisian jangan tinggal diam harus segera melakukan pengusutan sebab ujung-ujungnya sopir yang susah dan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat”,

ujar sejumlah sopir angkot tersebut, sambil memberikan peringatan kepada pengelola SPBU agar melakukan pemecatan kepada oknum-oknum petugas SPBU yang dinilai nakal