Selamat Datang Pemimpin Kabupaten Kepulauan Sangihe

11.png

33.png

22.png

44.png

lpse.png

jdih.png

1233.png

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID)

Era transparasi dan keterbukaan informasi di Indonesia telah dimulai sejak reformasi.tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi dan akuntabilitas menjadi salah satu semangat utama dalam gerakan tersebut. Semangat ini kemudian diperkokoh dengan ditetapkannya Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Undang – Undang No. 14 tahun 2008 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari badan publik, baik badan publik Negara atau lainnya yang menggunakan dana dari publik.
Undang – Undang No. 14 tahun 2008 mewajibkan Badan Publik untuk : (1) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi ,selain informasi yang dikecualikan; (2) menyediakan informasi yang akurat dan benar; (3) membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.


Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sangihe adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam rangka melaksanakan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.


Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik:

Service Link

X
Login

You will be still signed in even when the browser is closed. It is not recommended to use this if you are using a public computer, for your personal information could be violated

X