Diperhadapkan dengan keberadaan anggaran yang terbatas untuk Tahun 2023, dimana untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari APBN ke APBD menjadi Rp. 769.956.825.000.
Dari rincian dana transfer Pemerintah Pusat ke Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya ada yang mengalami kenaikan yakni untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dimana kenaikannya sebesar Rp. 17.295.341.000 dibandingkan tahun 2022 sehingga menjadi Rp. 511.447.930.000, namun untuk tahun 2023 terdapat kebijakan fiskal terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. DAU peruntukan yang dimaksud adalah untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Kelurahan dan PPPK. Sedangkan untuk DAU Bebas Pemerintah Daerah dibebankan dengan kewajiban untuk membayar hutang PEN, dimana untuk tahun 2023 kewajiban yang dibayarkan adalah bunga hutang sebesar Rp.12.540.086.153 (dua belas miliar lima ratus empat puluh juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah), sedangkan untuk tahun 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok ditambah dengan bunga pinjaman.
Disamping itu dalam persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 maka untuk tahun anggaran 2023 Pemdapun diwajibkan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
Menghadapi kondisi keuangan tersebut, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan tidak diam saja. Beliau mengajak semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk dapat memanfaatkan dengan optimal anggaran Tahun 2023 dengan memprioritaskan program kerja yang mensejahterakan masyarakat Sangihe.
Disamping itu di awal tahun 2023 dr. Rinny Tamuntuan langsung gencar melakukan lobi atau pengusulan permintaan daerah ke Pemerintah Pusat agar berbagai program kegiatan Pemerintah Pusat dapat menyentuh langsung masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Beberapa lobi yang telah dilakukan Pj. Bupati Kepeulauan Sangihe yakni :
Bertemu Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Ibu Dra. Dewi Suhartini, M.Si Mengusulkan pengalihan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 melalui Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023, sehingga dengan dialihkannya PBI dengan anggaran APBN maka anggaran yang semula digunakan untuk Jamkesda dapat dialihkan Pemda untuk kebutuhan lainnya.
Bertemu Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM Mengajukan beberapa proposal ke Badan Pangan Nasional RI terkait ketahanan pangan daerah, Hal ini juga dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya kerawanan pangan daerah di tengah isu krisis pangan yang mungkin saja terjadi di Indonesia tahun 2023.
Bertemu dengan Tim Kementerian PerhubunganRI yang dipimpin oleh Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Capt. Puji Kurnianto M.Mar membahas terkait kontinuitas Tol Laut untuk menghindari terjadinya inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023, serta melakukan rapat bersama dengan Tim Kementerian Perhubungan RI dan PT. Pelni Pusat pada Selasa, 10 Januari 2023 membahas peluang kemudahan yang dapat diperoleh para pengusaha Sangihe melalui jalur laut untuk mengangkut bahan pokok dan material lainnya, sehingga dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Disamping itu Penjabat Bupati tetap meminta agar jalur transportasi yang menghubungkan pulau-pulau perbatasan dapat lebih ditingkatkan dalam hal kelancaran operasional, sehingga hal inipun tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi sosial masyarakat yang ada di perbatasan pada kesempatan ini hadir mendamping Staf Khsus Bupati Bidang Infokom Bpk. Johan Lukas.
Tamuntuan mengatakan, “Di tahun 2022 kita sudah mencatat berbagai capaian melalui program kerja yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, namun masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang harus kita perjuangkan, maka untuk tahun 2023 sekalipun dengan anggaran yang lebih sedikit namun tidak menyurutkan semangat Pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan yang berhak dimiliki oleh masyarakat Sangihe, karena itu Tamuntuan meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu optimal dalam pelaksanaan program kerja dan aktif melahirkan berbagai inovasi agar kita tidak hanya terpaku pada besar kecilnya anggaran yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
Kita punya Sumber Daya Alam yang menjadi kekayaan dan berbagai peluang untuk dapat kita jadikan sumber Pendapatan Asli Daerah. Saya minta kita semua dapat jeli dan Bekerja Keras, Bekerja Cerdas dan Bekerja Tuntas untuk Sangihe yang lebih, maju, sejahtera dan berkualitas.”
Jakarta 12/12/2022 Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, dr. RINNY TAMUNTUAN melakukan pertemuan dengan Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimbingan masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Bpk Dr. PONTUS SITORUS, S. PAK, M.Si ,. Dalam hal ini, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di dampingi Staf Khusus Bpk Pdt. Jacob. A. Madea, Bpk Jeffri Tilaar, SE dan Kabag Hukum Setda, Bpk Kristianus. A. Sasube, SH membahas terkait usulan Proposal bantuan kemasyarakatan khususnya pada yayasan pendidikan Kristen dan juga Pembangunan Gereja. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe mengutarakan beberapa permohonan kepada direktur Pendidikan Kristen, bahwa di Kepulauan Sangihe masih banyak Gereja yang membutuhkan bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat seperti pembangunan persekolahan, sarana prasarana, peralatan pendidikan kristen, buku-buku dan juga Alkitab yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe. Pj. Bupati juga memhon kiranya usulan program tersebut bisa dapat direalisasikan oleh Pemerintah Pusat khusunya kepada Yayasan Pendidikan Kristen di Sangihe,
Tamuntuan juga meminta bantuan dalam hal ini ingin mencari tahu perihal usulan yang rencananya akan kami bawa lagi ke bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama khusunya pada pendidikan Islami terkait bantuan Alquran dan sarana prasarana masyarakat Muslim di Sangihe, semoga dengan beberapa usulan tersebut bisa di sampaikan kepada Ditjen Binmas Kristen dan Islam atapun langsung ke Menteri Agama.
Pdt. Medea selaku staf khusus juga menambahkan dalam pertemuan tersebut bahwa masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi di Kepulauan Sangihe, khusnya pada Yayasan Pendidikan Kristen seperti pengadaan buku, tenaga pendidik , sarana prasarana dan juga keterbatasan dana, kiranya Bpk Direktur dapat membantu untuk menyampaikan usulan proposal kepada ditjen Binwas Kristen untuk di tindak lanjuti.
Bpk Direktur Pendidikan kristen menjelaskan terkait usulan proposal bantuan di Kepulauan Sangihe akan kami pertimbangkan dan akan kami usahakan agar bisa di masukan dalam program Tahun Anggaran 2023 , sekiranya dimaklumi pada tahun 2022 sudah memasuki akhir tahun yg pada umumnya penyerapan anggaran pusat sudah mencapai 99 %, tapi tetap harus optimis, kami akan tetap membantu menindaklanjuti usulan tersebut dan akan di sampaikan kepada ditjen Binmas kristen dan Islam dan juga kepada Menteri Agama.
Tamuntuan juga meminta bantuan dalam hal ini ingin mencari tahu perihal usulan yang rencananya akan kami bawa lagi ke bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama khusunya pada pendidikan Islami terkait bantuan Alquran dan sarana prasarana masyarakat Muslim di Sangihe, semoga dengan beberapa usulan tersebut bisa di sampaikan kepada Ditjen Binmas Kristen dan Islam atapun langsung ke Menteri Agama.
